Training

Latar Belakang

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu pilar terpenting dalam pengembangan e-Government. Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) merupakan salah satu concern kami karena akan menentukan berhasil tidaknya  implementasi e-Government di suatu instansi pemerintah. Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government menekankan bahwa keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan e-Government belum terarah dengan baik.

Chelonind Systems merupakan mitra Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) dalam melaksanakan pengembangan SDM untuk aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami  terlibat dalam program pengembangan SDM aparatur pemerintah di bidang TIK mulai dari penyusunan kurikulum, penyusunan bahan ajar sampai proses penyelenggaraannya. Saat ini KEMKOMINFO bekerjasama dengan pemerintah daerah telah membangun 4 pusat pelatihan TIK bagi aparatur pemerintah yang berlokasi di :

  • Sumatera Barat
  • Kalimantan Selatan
  • Sulawesi Selatan
  • Jawa Tengah

Kami membantu penyelenggaraan Diklat Teknis TIK untuk keempat Pusat Pelatihan tersebut serta beberapa diklat teknis TIK yang diselenggarakan oleh daerah lainnya.

Beberapa pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kami selenggarakan :

1. Pengenalan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No: 47A/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang e-Government telah mengamanatkan diperlukannya kompetensi prasyarat berupa pemahaman pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pemerintahan serta kemampuan dasar penggunaan internet untuk mencari informasi.

Diklat ini akan memberikan awareness akan pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  serta pemanfaatan teknologi Internet yang untuk mencari informasi dan komunikasi.

2. Open Source Software

"Penggunaan perangkat lunak legal Open Source Software (OSS) diharapkan sudah dapat diterapkan oleh instansi pemerintah paling lambat 31 Desember 2011"
(Surat Edaran MENPAN No. SE/01/M.PAN/3/2009)

Penggunaan perangkat lunak (software)  ilegal telah menjadi salah satu issue penting dalam pemanfaatan TIK di Indonesia. Harga software legal propietary yang cukup mahal membuat maraknya pembajakan perangkat lunak di Indonesia. Solusi untuk masalah tersebut adalah memanfaatkan perangkat lunak berbasis open source atau Open Source Software (OSS).

Diklat ini akan memberikan panduan bagaimana prosedur migrasi perangkat lunak dilakukan, proses instalasi  serta pemanfaatannya untuk aplikasi perkantoran dan internet.

3. Penyusunan Masterplan e-Government

Membangun e-Gov bukan hanya melakukan pembangunan teknologi komunikasi dan informasi secara fisik, tetapi juga melaksanakan upaya : (1) Membangun aplikasi software; (2) Membangun sumber daya manusia, sistem organisasi dan manajemen; (3) Melakukan standarisasi format data secara keseluruhan; dan (4)  Melakukan penelitian dan perbaikan (cek and review) pada prosedur, kebijakan, dan peraturan. Akan tetapi, pengembangan eGovernment di banyak tempat tidak dilaksanakan secara terpadu. Implementasi eGovernment dilaksanakan secara parsial, sehingga sering terjadi proses tambal-sulam dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan perencanaan yang menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (integratif) dalam bentuk RENCANA INDUK (MASTER PLAN) PENGEMBANGAN eGOVERNMENT agar proses implementasi eGovernment dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelatihan ini bertujuan memberikan gambaran dan pemahaman bagi para stakehoders yang terkait dalam pengembangan eGovernment tentang berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana induk pengembangan eGovernment. Peserta juga akan dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan rencana induk tersebut. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan gambaran tentang best practice implementasi e-Government di Indonesia.Pelayanan Informasi Publik

4. Pelayanan Informasi Publik

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tahun 2010, akan berdampak pada semua kantor Badan Publik yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan menerima informasi publik. Badan Publik perlu mulai membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik sehingga mampu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungannya untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pada umumnya, ketersediaan informasi publik saat ini berada di satuan kerja suatu kantor Badan Publik sehingga diperlukan pengelolaan sumberdaya informasi yang berada di sejumlah tempat yang berjauhan lokasinya.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 ini mulai diberlakukan 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Masih banyak Badan Publik yang belum siap di dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, untuk itu perlu dilakukan pelatihan untuk para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada kantor pemerintah daerah beserta jajarannya. Pelatihan direncanakan dalam bentuk penyajian materi dan praktik sistem penyediaan informasi publik. Materi yang disampaikan antara lain Pemahaman terhadap UU No. 14 thn 2008 serta perundangan lainnya yang bersangkutan, Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi Publik, Prosedur Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi Publik, Prosedur Pendokumentasian Data dan Informasi, Prosedur Pelayanan Informasi Publik, Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi serta praktek penggunaan aplikasi pelayanan informasi publik

5. Jaringan Komputer dan Keamanan

Jaringan komputer di tempat kerja ini dapat membantu beragam aktivitas pekerjaan sehari-hari, seperti pertukaran data, printer sharing, komunikasi, dan sebagainya. Tetapi implementasi jaringan komputer ini juga dapat menimbulkan beragam masalah seperti putusnya jaringan, virus yang cepat menyebar, komputer yang tidak terhubung dan lain sebagainya.

Pelatihan Jaringan Komputer Tingkat Dasar ini akan memberikan pengetahuan dasar tentang jaringan komputer dan keamanan, kemampuan untuk penggunaannya serta penanggulangan masalah (trouble shooting) sederhana yang muncul dari implementasi jaringan lokal (Local Area Network/LAN)

Pengalaman

Beberapa pengalaman perusahaan kami dalam bidang pengembangan SDM antara lain :

A. Perumusan Kebijakan

  • Tim Penyusun Modul Diklat Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Aparatur Pemerintah (2007-2009)
  • Tim Penyusun Kurikulum Diklat Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Aparatur Pemerintah (2006-2009)
  • Tim Penyusun Standar Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Operator (2006)
  • Tim Perumus pada Penyusunan Program Diklat Teknologi Informasi, Sekolah Tinggi "MMTC" Yogyakarta (2006)
  • Konsultan Ahli dalam perumusan konsep Training of Trainers (TOT) For strengthening ICT capabilities of Government Officials in Indonesia, JICA - DEPKOMINFO (2005)
  • Tim Perumus Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No: 47A/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang e-Government (2003)

B. Pendidikan dan Pelatihan

Diklat Teknis TIK di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Komunikasi dan Informatika (2002-2009), antara lain pada pelatihan :

- Open Source Software (OSS)
- Pengenalan TIK
- Aplikasi Perkantoran (Microsoft Office)
- Jaringan Komputer Dasar dan Lanjutan
- Desain Grafis
- Database
- Manajemen Proyek TIK
  • Pelatihan Literasi Pengenalan Dasar TIK dan Pengenalan e-Government bagi Aparatur Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, DEPKOMINFO (2007-2009) di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan
  • Pengajar pada beberapa Diklat, Bimtek dan Fasilitasi bidang TIK untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, DEPKOMINFO (2006-2009), antara lain :

- Pemberdayaan TIK bagi Penyandang Cacat di Surakarta, Bali dan Banjarmasin
- Peningkatan Pengetahuan SDM Pesantren Dalam Mengakses TIK di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan Bandung
- Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) di Mataram dan Samarinda
- Diklat Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Dalam Sadar Informasi NAD
- Pelatihan Literasi Pemberdayaan Perempuan di Manado, Ternate dan Batam
- Pelatihan SDM TIK dalam Berbagai Media, Jayapura
- Diklat TIK Bagi Organisasi Sosial Politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur

  • Bimbingan Teknis Community Access Point (CAP), Direktorat Pemberdayaan Telematika, Ditjen Aplikasi Telematika, DEPKOMINFO (2008-2009)
  • Bimbingan Teknis Pemanfaatan TIK untuk Akses Informasi Masyarakat di Daerah Perbatasan (Merauke dan Bengkayang), Direktorat Pemberdayaan Telematika, Ditjen Aplikasi Telematika, DEPKOMINFO (2009)
  • Diklat Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Selatan (2008-2009)
  • Diklat Teknis Pengembangan Desain Pembelajaran Berbasis TIK, Badan Pengembangan Sdm Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan (2009) Diklat Teknis Komputer Jaringan Dan Internet, Badan Pengembangan Sdm Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan (2009)
  • Diklat Teknis  Aplikasi Perkantoran Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK), Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Sumatera Barat (2009)
  • Diklat Teknis Pengenalan Dasar TIK Untuk Aparatur Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Jawa Tengah (2009)
  • Diklat Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pemkab Karangasem (2009)
  • Diklat Teknis Operasional Internet dan Website, Pemerintah Kota Solok (2009)
  • Bimbingan Teknis Pemanfaatan TIK untuk promosi Kepariwisataan Belitung, Pemerintah Kabupaten Provinsi Bangka Belitung (2008)
  • Diklat Aplikasi Perkantoran, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat (2008)
  • Diklat Open Source Software untuk Pramuka, Direktorat Pemberdayaan Telematika, Ditjen Aplikasi Telematika, DEPKOMINFO (2007)
  • Training Master Plan untuk aparatur pemerintah, Yogyakarta (2007)
  • Pelatihan Multimedia serta Pengggunaan Mobile Cinema dan Video Equipment, pada proyek COREMAP II - Departemen Kelautan dan Perikanan (2006-2007)
  • Bimbingan Teknis Pengenalan Teknologi Informasi & Pembuatan Presentasi di Pemerintah Kabupaten Cilacap (2006)
  • Tim Sosialisasi Pengembangan e-Government untuk para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (2006)
  • Diklat Pemanfaatan e-Government kepada Pelajar di Kabupaten Kampar dan Kota Bagan Siapi-api, Pemerintah Provinsi Riau (2006)
  • Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Eselon III dan IV, Pemerintah Kabupaten Karang Asem (2006)
  • Training of Trainers (TOT) untuk aparatur pemerintah pusat dan daerah, kerjasama JICA - Depkominfo (2005)
    Meliputi pelatihan :
    - Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi
    - Jaringan Komputer dan Keamanan
    - Database dan Aplikasi
    - E-Government dan Manajemen Informasi
  • Tim Pengajar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2005), untuk pelatihan:
    - Diklat Pengenalan Dasar TIK untuk Eselon III
    - Diklat Content Management Service (CMS)
 

Produk Kami

Testimonial

"Kami harap program ELGHD ini dapat dilanjutkan di tahun berikutnya"
- Kepala KPTSP Kab. Minahasa Selatan, Ir. Linda Ch. M. Karisoh, M.Si -

"Program ELGHD memberikan kontribusi yang penting dalam penguatan e-government di Pemkab. Tanah Datar, diharapkan program pendampingan ( JICA, Depkominfo dan ELGHD ) ini dilaksanakan secara berkelanjutan"
- Kabid Telematika Dishubkominfo Kab. Tanah Datar, Fajri Burhan, S.Si. -

"Pelatihan SDM yang diselenggarakan sangat berguna bagi pegawai-pegawai kami dibidang IT"
- Kepala Diskominfo Kab. Karang Asem, Ir. I Gde Ngurah Yudiantara,MM -

"ELGHD mampu menunjang kegiatan Program APT-J3"
- Sekdakab Tanah Datar, Ir. Syamsul Bachri -

"Diklat OSS sangat bermanfaat bagi kita yang hanya sekadar tahu tentang OSS. Paradigma yang kita tanam bahwa OSS itu susah ternyata salah. Setelah tahu bagaimana cara penggunaan OSS ternyata tidak sesulit yang dibayangkan"
- Dinas Pemprov. Kalimantan Selatan -

Login Form